Penegasan peraturan perda tentang penggusuran PKL di jalan Thamrin kota Padang sidempuan
Oleh Tua Dalimunthe
Mahasiswa Pascasarjana UIN Syahada Kota Padang Sidempuan
Pasar mahera memiliki kapasitas Lapak sebanyak 945 dan
pada saat ini kondisi lapak tersebut alhamdulillah dengan izin Allah dan
antusias para pedagang sudah penuh. Saat ini guna memberikan keringan kepada
pedagang kaki lima pihak kami memberikan keringanan untuk biaya lapak gratis di
pasar mahera selama 2 bulan, dan para pedagang hanya membayar partisipasi uang
kebersihan 3 ribu rupiah dan uang partisipasi listrik 2 ribu rupiah, semoga
keringanan di tahap awal ini dapat memberikan manfaat dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi para pedagang di pasar mahera.
Terkait sewa
lapak ke depannya pihak management pasar mahera akan membuka diskusi publik
dengan para pedagang untuk memufakatkan biaya sewa lapak y sesuai dengan
kemampuan pedagang di pasar mahera...
Sehingga setiap pedagang yang berdagang di pasar mahera dapat
mendapatkan manfaat dan hasil dari dagangannya dapat dibawa ke rumah untuk
membiayai kehidupan keluarga pedagang yang berdagang di pasar mahera.
Berbagi manfaat dengan sesama dan atas dasar kepedulian
terhadap para pedagang kaki lima yang yang tidak memiliki tempat yang jelas
untuk berdagang. Atas dasar itulah kami membangun sebuah pasar dengan harapan
pasar ini dapat menjadi amal jariah untuk ibunda kami (herawati/istri dr.
Badjora muda siregar) sehingga nama ibunda kami, kami sematkan menjadi nama
sebuah pasar tradisional di kota padangsidempuan dengan nama Pasar Mahera.
Dalam ruang lingkup yang dipakai dalam aturan di
negara kita terkait penggusuran, ada baiknya frasa tersebut direvisi dan disesuaikan
dengan bahasa yang lebih sesuai dengan konsiderans dalam aturan di negara
kita, sehingga bahasa y lebih tepat
untuk dipakai adalah penertiban pedagang kaki lima y berdagang di bahu, badan
dan tepi jalan di sekitaran jalan thamrin dan sekitarnya.
Ternyata selain mengeluarkan sejumlah uang stabil,
barang dagangan milik pedagang juga sering hilang di malam hari. Jumlahnya tak
tanggung-tanggung bukan satu dua biji melainkan hitungan goni.
Namun hal ini tak membuat sadar para pedagang yang
hanya suka berjualan seenaknya di
sepanjang badan jalan Thamrin dan jalan Patrice Lumumba kota Padangsidimpuan.
Ujar aktivis Ismail Pasaribu kepada wartawan, Sabtu (24/09).
Memang ada petuah yang mengatakan diantara anak-anak
kita yang baik ada satu orang yang sifatnya sulit diatur, maunya harus tiap
hari dimarahi orangtuanya. Pertanyaannya apakah pedagang di badan jalan Thamrin
dan jalan Patrice Lumumba mewarisi sifat demikian sehingga hanya lebih selera
berjualan bertentangan dengan peraturan, padahal banyak kerugian yang
ditimbulkan jika mereka berjualan di badan jalan tersebut yakni rugi untuk diri
sendiri dan rugi untuk orang lain.
Kerugian untuk diri sendiri sebagai pedagang di badan
jalan adalah menjadi bulan-bulanan oknum pemalak dan barang dagangan hilang, sedangkan
kerugian untuk orang lain adalah menimbulkan dosa kepada orang lain dan diri
pedagang sendiri. Orang lain yang melintas menggunakan kenderaan akan mengutuk
dalam hati dan bahkan mengeluarkan kata-kata kasar tat kala jalannya terhalang
atau kenderaan nya tergores saat melintas dari jalan Thamrin dan jalan Patrice
Lumumba, secara otomatis akan menimbulkan hal yang tidak baik.
Pedagang yang asal-asalan menghalangi lintasan
pengemudi juga akan mendapatkan dosa karena akibat perbuatannya orang lain marah-marah
dan berdosa, sebaiknya dalam berusaha pedagang mencari kenyamanan bukan malah
sebaliknya selalu ingin berusaha di air yang keruh, pemerintah setempat bukan
tidak memikirkan solusi tumpahnya pedagang berjualan di badan jalan, pemerintah
bahkan meminta para investor untuk ikut nimbrung memikirkan persoalan ini
dengan menanamkan modalnya untuk membangun pasar.
Setelah dibangun bahkan pedagang tadi inginnya harus
berjualan di badan jalan saja, dengan mencari seribu alasan-alasan, yang
tadinya tidak ada tempat untuk berjualan, kemudian setelah tempat berjualan disediakan
dicari lagi alasan lain, pemerintah tidak akan sanggup memenuhi hasrat para
pedagang yang tak kunjung habis, selesai yang satu muncul lagi alasan lain.
Jadi solusinya pemerintah harus tegas menegakkan peraturan. Jika
komandan-komandan pasukan tak sanggup tegas, maka komandannya diganti saja,
pinta Pasaribu . * (Ali Imran).
Puluhan lapak dan kios milik pedagang kaki lima dikawasan
Pasar Sigumpal Bonang Jalan Thamrin ditertibkan oleh Satpol PP Pemko Padang
Sidempuan, Sabtu (19/11/2022) dini hari, Selain Satpol pp, penertiban ini
juga melibatkan Dinas Perdagangan Padang Sidempuan dan Dinas Perhubungan
(Dishub). Penertiban ini dipimpin langsung Kasat Pol PP Zulkifli Lubis,
didampingi anggota TNI dan Polri.
Para pedagang kaki lima yang terdaftar di Dinas
Perdagangan, dan kiosnya dibongkar, Pasar Halmahera bersedia memberikan tempat
berdagang secara gratis selama dua bulan. Akan tetapi biaya listrik, kebersihan
dan keamanan ditanggung oleh pedagang, kios dan lapak pedagang kaki lima yang
terbuat dari kayu itu dicabuti oleh petugas dan dimasukan ke dalam truk colt
diesel warna kuning milik Pemko Padang Sidempuan. Selanjutnya diangkut dan
dibawah ke tempat yang telah disediakan, dan turut serta meja dan tenda juga
diangkut kedalam mobil tersebut.
Sebelum penertiban, tim gabungan melaksanakan apel dan
pengarahan di depan kantor Wali Kota Padang Sidempaun. Dalam operasi penertiban
dan pembersihan ini untuk pengembalian fungsi kawasan Jalan Thamrin. Kasat Pol
PP Padang Sidempuan, Zulkifli Lubis mengimbau kepada personel agar melakukan
penertiban dan pembersihan secara humanis dan jangan terpancing emosi bila
bertemu pedagang yang berjaga di kios masing-masing.
Sebanyak 80 personel tim gabungan dari Dinas
Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Damkar dan Satpol PP
didampingi Polres Padang Sidempuan dan TNI,” kata Mamak Utom, sapaan akrab
Zulkifli Lubis, personel menyebar di seluruh area pasar untuk menertibkan
dengan membongkar dan mengamankan lapak dan kios pedagang kaki lima.
Sebelumnya, Pemko Padang Sidempuan sudah memberikan
surat penertiban lapak kepada para PKL yang lapaknya memakan badan jalan dan
trotoar, supaya dibongkar sesuai Perda No 41 Tahun 2003 dan Perda No 08 Tahun
2005. (JNS-Irul), Pemerintah harus memberikan himbaun terlebih dahulu kepada
masyarakat kota padang sidempuan agar tidak ada kesalah pahaman terhadap
pedagang kaki lima,dengan adanya solusi yang diberikan pemerintah dapat
memberikan hak dan keadilan yang sama terhadap pedagang kaki lima.
Maka dari itu pemerintah harus membuat suatu tim untuk
pengawas pedagang kaki lima agar mereka nyaman dengan tempat yang disediakan
pemerintah, sehingga tidak ada pungli liar terhadap pedagang kaki lima, semoga
dengan adanya solusi yang diberikan pemerintah kota padang sidempuan dapat
memberikan contoh yang baik terhadap pedagang kaki lima lainnya.
Dengan adanya media sosial yang sangat canggih
pedagang kaki lima harus mampu dan mau belajar untuk bisa meringankan beban
penjualan dengan mudah mempromosikan jualan yang mereka miliki agar dapat laris
dan banyak diketahui oleh konsumen khususnya kota padang sidempuan dan daerah
lainnya,dari dinas perdagangan kota padang sidempuan sering membuat kegiatan
kepada ukm yang memiliki kreatif yang baik dalam meningkatkan penjualannya.
Dinas perdagangan adalah salah satu lembaga pemerintah yang menaungi ukm dan
pedagang kaki lima yang harus taat terhadap aturan yang dibuat oleh dinas
perdagangan tersebut, karena ada beberapa program yang dilkasankan oleh dinas
perdagangan, contoh pelatihan batik, pemberian alat untuk meningkatkan ukm, dan
bebrapa bantuan yang diberikan dinas perdagangan kota padang sidempuan.
Penegakan hukum terhadap pedagang kakilima (PKL) yang
berjulan di trotoar jalan di Kota padang sidempuan dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan
di trotoar jalan kota padang sidempuan, Satpol PP menggunakanpenegakan hukum secara
strategis tempat PKL berdagang.
Disamping itu, terdapat upaya hukum yaitu dengan cara
merazia para PKL yang berjualan di trotoar jalan kota
padang sidempuan. Dalam razia tersebut, Satpol PP akan menyita KTP atau barang
dagangan para PKL sebagai jaminan untuk
mengikuti proses persidangan tindak pidana ringan.
Faktor yang
mempengaruhi para PKL untuk tetap berjualan disepanjang trotoar jalan diantaranya
yaitu faktor penegak hukum,dikarenakan banyak aparat penegak hukum yang memberikan
sanksi ringan kepada PKL yang terbukti berjualan di sepanjang trotoar jalan.
Disamping itu, faktor masyarakat karena masih banyak masyarakat yang tetap mau
membeli dagangan kepada PKL yang berjualan disepanjang trotoar jalan.
Faktor sarana dan prasarana juga mempengaruhi,
yaitu banyak PKL yang wadah atau sarana dan prasarana untuk ditempati berjualan dan lokasi berdagang yang
ditawarkan oleh pihak pemerintah adalah lokasi yang kurang strategis sehingga
akan berdampak pada penghasilan PKL
